Kota Bekasi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pekerjaan Penanganan Banjir Kali Bekasi. Dari total tujuh paket kegiatan Pengendalian Banjir Kali Bekasi, saat ini yang telah dimulai pelaksanaannya antara lain paket I (Bendung Bekasi-Pertemuan Sungai Cileungsi- dan Cikeas, Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi.
Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket 1 dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya dan PT. Nindya Karya KSO dengan nilai kontrak MYC sebesar Rp591 Miliar dan bertindak sebagai konsultan supervisi adalah PT Wiratman Associate-PT Indra Karya-PT Hilmy, KSO.
Progres pekerjaan fisik saat ini telah mencapai 49,6% dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2023.
Tujuh paket pekerjaan pengendalian banjir Kali Bekasi dikebut. Dilakukan pengerukan, penguatan turap, dan pembangunan tanggul baru hingga ke hilir Kali Cikeas dan Cileungsi.
Kota berpenduduk terbesar kedua di Indonesia adalah Bekasi. Dengan penduduk 3,1 juta jiwa saat ini, yang bermukim di area seluas 210 km2, Kota Bekasi tak kalah padatnya dari Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar. Sebagai mana layaknya problem kota besar di Indonesia, Kota Bekasi juga menghadapi masalah laten banjir.
Kisah genangan banjir yang yang terjadi di sebagian kawasan di Kecamatan Jati Asih, Mustika Jaya, Bantar Gebang, atau Pondok Melati, berulang setiap tahun, utamanya di puncak musim hujan.
Sumber masalahnya masih itu-itu saja, limpahan debit air Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi yang keduanya bertemu dan melahirkan Kali Bekasi. Titik temu keduanya persis di pinggiran Kota Bekasi di bagian selatan.
Kali Bekasi mengalir membelah Kota Bekasi dan bermuara di sisi timur Teluk Jakarta.
Dari waktu ke waktu, pengendalian banjir Kali Bekasi telah dilakukan dengan mengeruk sungai dan membangun tanggul.
Ada pula bendungan di tengah Kota Bekasi, yang mengalirkan sebagian debit air sungai ke arah barat ke Kali Malang menuju Jakarta dan sebagian lagi ke saluran irigasi ke arah barat laut membelah Kota Bekasi.
Segmen sungai di bagian hilir dari badan bendungan, air sungai relatif lebih terkendali.
Limpahan banjir di hilir bendungan masih kerap terjadi, tapi tidak sesering dan seluas dampaknya dibanding di bagian hulu. Maka, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun terus melakukan pekerjaan penanganan banjir Kali Bekasi.
Pada 2022, PUPR melanjutkan tujuh paket pekerjaan pengendalian banjir (multiyears) yang akan berakhir di 2023.
Peket 1 dari pekerjaan ini adalah menormalisasi badan sungai mulai dari Bendungan Kali Bekasi di pusat kota hingga ke hulu tempat pertemuan Kali Cikeas dan Cileungsi. Kedua titik itu berjarak 10 km bila ditarik garis lurus.
Namun karena berkelak-kelok, panjang ruasnya menjadi sekitar 15 km, melewati salah satu tempat permukiman prestisius di Bekasi, yakni Kemang Pratama.
Ada pula paket normalisasi Kali Cileungsi yang sering menimbulkan genangan pada area bantaran sungai di Bantar Gebang.
Pekerjaan normalisasi juga dilakukan di segmen Kali Cikeas yang acap kali melimpah dan menimbulkan genangan di sebagian kawasan permukiman di Pondok Gede, Jati Asih, dan sekitar.
Di bagian hilir juga ada pekerjaan (paket 6 dan paket 7) untuk menormaliasi kanal CBL (Cikarang Bekasi Laut), yakni kanal drainase yang memanjang dari Cikarang ke Sungai Bekasi hilir.
Pada Kunjungan Kerja Spesifik (kunfik) Komisi V DPR RI ke Kali Bekasi, Jawa Barat Jumat (26/8), Andi Iwan Darmawan Aras selaku ketua rombongan kunfik menyaksikan pengerukan lumpur serta rehabilitasi tanggul ruas sungai di Pekayon, Bekasi Selatan.
Rombongan agak terkejut menyaksikan banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga lainnya yang bercampur lumpur sungai. ‘’Kita harapkan penanganan banjir di Bekasi ini bisa dilaksanakan secara optimal oleh Kementerian PUPR, dan yang penting ke depannya adalah kesadaran masyarakat tidak lagi membuang sampah ke badan sungai,’’ ujar Andi Iwan.
Tak Akan Gusur Sarana Publik
Direktur Bina Teknik Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Muhammad Rizal, yang terjun mendampingi kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI, meminta dukungan semua pihak, termasuk DPR RI dan pemerintah daerah, terkait pembebasan lahannya. ‘’Kendala terbesarnya ialah pembebasan lahan yang dilakukan oleh dari Pemkab dan Pemkot Bekasi. Semoga bisa dijembatani oleh Komisi V sehingga penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat,” ujarnya.
Pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi itu dilakukan tanpa menggusur keberadaan sarana publik yang telanjur hadir di tepian sungai.
Secara terpisah, saat meninjau pengerjaan pengendalian banjir Kali Bekasi paket I, Maret 2022, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginstruksikan agar semua kegiatan pengerukan dan pembangunan turap atau tanggul dilakukan dengan tetap memperhatikan struktur pada area-area yang dilewati utilitas air bersih.
“Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kebuntuan relokasi utilitas, karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan desain lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung desain alternatif hingga tidak perlu merelokasi utilitas,” kata Menteri Basuki, ketika itu. Di sejumlah ruas, ia juga meminta agar tidak membangun tanggul baru, melainkan memperkuat tanggul yang ada.
Menteri Basuki juga menyatakan, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan Pemda Jawa Barat serta Pemkot dan Pemkab Bekasi, terkait soal percepatan pembebasan lahan.
Kepada jajarannya, Menteri Basuki juga mendorong agar melakukan pendekatan khusus pada para pengembang properti di sekitar aliran sungai, supaya mereka mengizinkan sebagian kecil lahan miliknya dapat dipakai untuk pembangunan tanggul atau parapet Kali Bekasi.
(Red)
