Kota Bekasi - Frits Saikat, seorang aktivis dan pemerhati kebijakan publik, telah menyoroti sejumlah masalah yang terjadi di sektor pendidikan di Kota Bekasi.
Dalam sebuah pernyataannya, Frits meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) untuk mundur dari jabatannya karena dinilai meningkatnya permasalahan pendidikan belakangan ini.
"Saya minta Kadisdik mundur dari Jabatannya, karena banyaknya masalah perihal Pendidikan di Kota Bekasi belakangan ini," ujar Frits, Rabu (28/06/2023)
Salah satu masalah yang disoroti oleh Frits, adalah kurangnya ketegasan dari Dinas Pendidikan (Disdik) terkait pelaksanaan wisuda di tingkat TK, SD, SMP, serta biayanya.
"Pertama, tidak tegasnya Disdik perihal biaya Wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA yang menjadi beban Orang Tua Siswa," pungkas Frits.
Menurutnya, biaya wisuda bisa saja menjadi beban berat bagi orang tua siswa. Frits berharap Disdik dapat mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini.
Selanjutnya, Frits juga mencermati proses pengawasan penerimaan siswa baru yang diduga terjadi praktik jual beli kursi. Ia menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan siswa baru di beberapa sekolah.
"Proses pengawasan penerimaan Siswa ajaran baru yang banyak terindikasi adanya jual beli kursi," sambung Frits.
Frits mendesak Disdik untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kursi, yang merugikan hak-hak anak-anak yang berhak mendapatkan pendidikan.
Lebih lanjut, Frits juga mengungkapkan keprihatinannya terkait penutupan 93 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bekasi.
"Terkait tutupnya 93 SDN di Kota Bekasi. Kasihan Rakyat yang kurang Mampu, selalu jadi korban," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penutupan sekolah-sekolah tersebut dapat berdampak negatif terhadap akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Frits mendorong pihak berwenang untuk memperhatikan dampak sosial dan pendidikan dari keputusan penutupan sekolah dan mencari solusi yang terbaik untuk menjaga akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kota Bekasi.
Banyaknya raport buruk Disdik Kota Bekasi menjadi tolak ukur GAGALnya Kadisdik dalam mengawal Pendidikan di Kota Bekasi
Kita ketahui bersama jumlah RomBel Rombongan Belajar yang dibiarkan melebihi ketentuan seharusnya 32 siswa per kelas sekarang menjadi 42-48 siswa per kelas menjadikan ruang belajar yang nyaman menjadi tidak nyaman untuk siswa dalam proses Belajar.
Hingga saat ini, pihak Disdik belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan Frits Saikat. Namun, diharapkan bahwa masalah-masalah yang disoroti akan segera mendapatkan perhatian yang serius dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kota Bekasi akan segera diambil.
(Red)
